Program Pendidikan Bahasa Arab Ekonomi & Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam merupakan sistem yang dibangun berlandaskan Aqidah, Akhlak, Syariah dan Al Qur’anul karim. Dalam memahami keuangan Islam yang berlandasakan Al Quran & Hadist, Bahasa Arab yang mumpuni sangat dibutuhkan terutama dalam hal memahami fiqh muamalah yang merupakan esensi penting dari keuangan Islam. Islamic Banking & Finance Institute (IBFI), Universitas Trisakti membuka Program Pendidikan Bahasa Arab untuk Ekonomi & Keuangan Islam dengan dengan sasaran masyarakat umum dan terutama mahasiswa S1/S2/S3 di bidang ekonomi & keuangan Islam.

Program Pendidikan Bahasa Arab Ekonomi & Keuangan Islam yang diadakan oleh IBFI, Universitas Trisakti memfokuskan pada aplikasi bahasa arab dalam ekonomi dan keuangan Islam. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan keterampilan berbahasa arab bagi setiap peserta agar dapat menjadi bekal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam Kelak.

Waktu   :  Selasa, Pukul 18.30 s.d 21.30 WIB
Tempat  :  Islamic Banking & Finance (IBFI), Universitas Trisakti Menara Anugrah, Kantor Taman E3.3 Blok C2, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Level     :  Basic, Intermediate, Advance
Durasi    :  2 bulan per level
Biaya     :  Rp 2,5 juta per level
Fasilitas  : Ruang kelas ber-AC, modul, konsumsi

Informasi Lengkap:
Sdr. Syafaat Muhari/Sdri. Sulis Fitrianti
Tlp : 021-5764373, HP. 0813 8378 9184
Fax: 021-5764572
Registrasi online di www.ibfi-trisakti.ac.id
Email: admission@ibfi-trisakti.ac.id; syafaatmuhari@ymail.com;
sulis_fitrianti@yahoo.com

Bank BUMN Syariah Penting

Indonesia patut berbangga karena perbankan syariah dalam negeri telah menduduki peringkat kelima terbesar dunia. Indonesia berdiri dibawah Iran, Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun satu hal yang mengkhawatirkan adalah Indonesia akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Meski keterbukaan industri perbankan baru terjadi di 2020, hal ini tak bisa dianggap enteng. Apalagi, saat ini belum ada bank syariah yang bisa menduduki posisi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III. BUKU III memiliki mpdal Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.

Pengamat ekonomi syariah M Nadratuzzaman Hosen mengatakan, Indonesia, Khusunya perbankan syariah, butuh bank besar untuk pasang badan. Lebih tepatnya ketika berhadapan dengan bank raksasa konvensional. Satu hal yang perludiketahui menjelang 2020, kata Nadratuzzaman, yang juga Direktur EKsekutif Islamic Banking adn Finance Institute Universitas Trisakti, hanya bank besar yang bisa bertahan. Sementara, berdasarkan rata-rata bank syariah belum memenuhi economies of scale (skala ekonomi). "Dengan kata lain, masih sangat minim bank syariah yang bisa memberikan angka pembiayaan yang murah," tuturnya.

Nadratuzzaman mengemukakan, sebenarnya ada satu petunjuk yang memperlihatkan bahwa bank syariah belum memenuhi skala ekonomi. Contohnya yaitu bank konvensional yang telah efisien ketika membuka cabang, maka keuntungannya meningkat. Sementara pada saat yang sama, jika bank syariah membuka cabang, keuntungannya justru menurun.

Karena itu, ia menegaskan, ada dua hal mengenai betapa pentingnya kehadiran bank BUMN syariah. Pertama, kehadiran bank BUMN syariah penting untuk mendorong pangsa pasar syariah. Kedua, agar perbankan syariah siapa menghadapi MEA 2020. Ia mengatakan, yang menjadi perdebatan saat ini adalah opsi pendirian. Opsi pertama, menurut dia adalah dengan melakukan penggabungan anak usaha syariah BUMN.

Kedua, menurut dia mengonversi bank BUMN menjadi bank syariah. Opsi yang pernah diajukan adalah mendorong bank BTN (Persero) Tbk menjadi lembaga syariah. Hanya saja, opsi kedua mengandung resiko yang lebih besar, khususnya mengubah sistem, kontrak dengan berbagai perusahaan dan kemampuan SDM. "Jadi seperti membawa masalah saja," tuturnya. Sehingga, merger menjadi pilihan tepat untuk mendirikan BUMN Syariah. Opsi terakhir adalah mendirikan bank BUMN Syariah baru dengan cara menahan seluruh laba BUMN sehingga dibentuk bank syariah.

Pertengahan 2013, Meneteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah sedang mengusahakan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bank syariah di Indonesia. Upaya pembentukan BUMN bank syariah ini kebetulan bersamaan dengan dibuatnya ketentuan perundang-undangan bahwa seluruh dana haji ditampung di bank syariah. Sementara, Deputi Meneteri Bidang Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, ada tiga opsi pembentukan BUMN syariah, yaitu mengonversikan salah satu bank BUMN menjadi BUMN syariah, meleburkan tiga anak usaha bank BUMN menjadi bank BUMN syariah, atau membuat bank baru.

Namun, sebelum mencoba salah satu opsi itu, kementerian BUMN akan meningkatkan likuiditas salah satu anak usaha Bank BUMN. Setelah itu, bank syariah baru mengambil langkah selanjutnya. "Setelah itu, kami akan bahas. Yang penting bisa memberikan optimal," ujarnya. Dari ketiga anak usaha bank BUMN, yang paling mungkin mencapai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sumber: Republika, Selasa, 12 Agustus 2014

Lembaga Keuangan Syariah harus Manfaatkan Komoditi Syariah

Perkembangan bisnis keuangan syariah dunia semakin maju dengan pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam inovasi, di antaranya adalah pengembangan produk komoditi syariah.

Komoditi syariah merupakan mekanisme perdagangan di bursa komiditas. Khususnya untuk mengakomodir underlying transaksi berbasis murabahah bagi industri keuangan syariah.

Sayangnya, saat ini lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan masih sangat minim memanfaatkannya. Padahal, menurut Research and Development Officer PT Bursa Berjangka Jakarta, Isa Abiyasa Djohari, komoditi syariah hadir karena kebutuhan yang meningkat.

Tak heran, Dewan Syariah Nasional pun mengeluarkan fatwa nomor 82/2011. Apalagi, komoditi syariah menggunakan sistem murabahah (jual-beli). ''80-90 persen bank syariah di dunia menggunakan akad ini,'' tutur dia dalam diskusi Pengembangan Komoditi Syariah di Era Masyarakat Ekonomi Asean, pekan lalu.

Selain itu, tetangga dekat Indonesia, yaitu Malaysia sudah memiliki bursa Suq Al Sila (Komoditi syariah). Malaysia saat ini berupaya mempromosikan bursanya ke seluruh dunia.

Sepatutnya, tutur dia, Indonesia juga memanfaatkan komoditi syariah sebagai salah satu alat menjaga likuiditas. Indonesia, tutur dia, memiliki potensi besar berupa nilai komoditi yang tinggi dan jumlahnya sangat banyak. Hal ini bisa menjadi daya tarik bagi institusi keuangan syariah asing. "Komoditi syariah juga mendukung sektor riil, khususnya pelaku usaha komoditi yang memanfaatkan potensi komoditi ini," ucap dia.

Intinya, menurut dia ketika komoditi syariah dimanfaatkan dengan baik maka bisa menghasilkan transaksi yang besar. Dimana transaksi ini dapat meningkatkan daya saing industri keuangan syariah untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Memang di era MEA, perluasan cakupan komoditi syariah memiliki potensi besar. Khususnya jika menarik institusi keuangan syariah asing dan bermanfaat bagi pelaku usaha komoditi.Hanya saja, bagi lembaga keuangan syariah akan lebih optimal kalau mendapat izin menggunakan mata uang asing di komoditi syariah. Di sisi lain, komoditi syariah akan semakin besar jika bank konvensional bisa berpartisipasi di dalamnya.

Sumber : Republika Online

Pemanfaatan Komoditi Syariah Belum Optimal

Metrotvnews.com, Jakarta: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 82 Tahun 2011 tentang Mekanisme Bursa Berjangka Komoditi berdasarkan prinsip Islam belum dimanfaatkan oleh industri keuangan syariah di Indonesia.

Direktur Eksekutif Islamic Banking dan Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti Muhammad Nadrattuzaman Hosen mengatakan, lembaga keuangan syariah dalam negeri memilih bertransaksi komoditi ke luar negeri. Hal itu disebabkan belum optimalnya bisnis komoditi syariah di Indonesia.

"Dengan belum maksimalnya bisnis komoditi syariah di Indonesia yang disebabkan oleh faktor lambannya regulator," ujarnya pada seminar bertajuk 'Peluang dan Tantangan Pengembangan Komoditi Syariah di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)' yang diselenggarakan Islamic Banking dan Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Menurutnya, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberikan izin keleluasaan praktek bisnis komoditi syariah. Padahal Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) memiliki sistem perdagangan berjangka, lelang komoditi fisik, dan komoditi syariah.

Kalimat senada juga diungkapkan Bendahara Asosiasi Bank Syariah Indonesia Rizqullah. Dia menuturkan belum optimalnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 82 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Bursa Berjangka Komoditi berdasarkan prinsip Islam. "Sepertinya kurang menunjukkan greget di dalam prakteknya," ucapnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 82 Tahun 2011 tentang Mekanisme Bursa Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Islam, menurutnya, membantu perbankan syariah untuk mengelola likuiditas. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk memberikan lindung nilai dengan swapping.

Menurut Rizqullah Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 ini akan membantu perekonomian nasional. "Jadi komoditas bukan hanya meningkat secara kuantitas, namun juga bagi entrepreneur atau pedagang bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian yang lebih baik," kata dia.

Sumber : Metro TV News.com

RI eyes Europe for upcoming global sukuk

European investors will be one of the government’s main targets when it sells its upcoming US dollar-denominated global Islamic bonds (sukuk), a finance ministry official has said. The government planned to issue Rp 60.37 trillion in global sukuk (US$5.3 billion) this year, 51 percent of which had already been issued, said Dahlan Siamat, director of Islamic financing at the Finance Ministry’s debt management office.

“I have heard that Europeans are interested in buying our global sukuk,” said Dahlan during a seminar in Jakarta on Monday.

“Therefore this year, Europe, especially the United Kingdom, will be our main target,” he added.

Last year, Indonesia’s global sukuk auction was dominated by bids from Asian funds, which made up 25 percent of overall investors, followed by the US at 24 percent and the Middle East at 20 percent, while European investors only made up a small amount. Dahlan said that the government would soon conduct a road show to offer its global sukuk to several countries in Europe. It will also travel to Hong Kong, Singapore and the Middle East.

“Last year, our global sukuk was oversubscribed. I’m confident that we can relive last year’s success,” he said. The issuance of the sharia compliant bonds was more than three times oversubscribed last year, with incoming bids topping $5.6 billion.

Dahlan did not mention exactly when global sukuk issuance for the rest of this year would take place, but hinted that it would be carried out before or during the month of Ramadhan, between June and July, or after Idul Adha in October. “[During Ramadhan or Idul Adha] is usually when the government issues global sukuk,” he said.

Indonesia has offered US-dollar denominated sukuk to investors four times, the first time being in April 2009 when the government issued S$650 million ($519 million). The government then offered $1 billion in November 2011 and another $1 billion in November 2012, before its last issuance of $1.5 billion in September last year.

According to data compiled by the Finance Ministry, as of the end of 2013, Indonesia had the fourth-largest global sukuk issuance. Indonesia only made up 5 percent of the world’s global sukuk issuance, while Malaysia’s dominated at 69 percent. Saudi Arabia accounted for 12 percent of the world’s global sukuk offerings while United Arab Emirates’ share was at 6 percent. Malaysia was the first country to issue sovereign global sukuk worth $600 million in 2002. Indonesia trailed seven years later.

“We are way behind Malaysia with regard to time and regulation. We still have room for improvement,” said Dahlan.

“I do think our country has the potential to be the center of the world’s sharia finance. However, it will take a while because we are a late bloomer,” he added.

Sumber: The Jakarta Post

Korporasi Tak Tergiur Terbitkan Sukuk Global

Penerbitan surat utang berefek syariah atau sukuk global dinilai tidak diminati oleh korporasi di Indonesia karena faktor insentif dan sedikitnya jumlah investor. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemnterian Keuangan Dahlan Siamat mengatakan penerbitan sukuk global tidak diminati karena hingga saat ini korporasi menilai tidak mendapatkan insentif perlakuan khusus terhadap perpajakan.

"Pajak tidak perlu lebih kecil dari obligasi, minimal disamakan saja dengan obligasi," katanya, Senin (14/4/2014). Faktor berikutnya, investor Sukuk di Indonesia masih tersegmentasi sehingga berbeda dengan Malaysia, Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Pemanfaatan dana Sukuk juga terbilang masih terbatas pada perbankan syariah, asuransi syariah hingga reksadana syariah.

Sumber: Bisnis Indonesia

Pemerintah Terbitkan Sukuk Global Semester II

Pemerintah akan kembali menerbitkan Sukuk global pada semester II/2014 dengan tenor 5-10 tahun. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat belum bersedia menyebutkan nilai dan bunga yang akan ditetapkan dalam penerbitan Sukuk global tersebut.

"Bunga menggunakan konsep ijarah dimana kuponnya fixed, bunga baru bisa dipastikan paling belakang, diusahakan tahun ini," katanya, Senin (14/4/2014).

Pemerintah tercatat telah menerbitkan Sukuk global sebanyak 4 kali sejak 2009. Pertumbuhan permintaan Sukuk global dinilai cukup tinggi. Terbukti pada awal penerbitan Sukuk global 2009, pemerintah hanya menerbitkan US$650 juta. Terakhir, pemerintah telah menerbitkan Sukuk global sebesar US$1,5 miliar dengan permintaan lebih dari 4-5 kali lipat.

Pasar yang dibidik nanti, sambungnya, a.l. negara-negara Eropa seperti Ingris, kemudian Asia seperti Hong Kong, Singapura dan Timur Tengah. Pada penerbitan tahun lalu, katanya, mayoritas sukuk global diborong oleh investor asal Timur Tengah sebesar 30%, kemudian sisanya dibeli oleh investor asal Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Adapun dalam negeri diberikan jatah sebanyak 12,5% dari total penerbitan Sukuk global. Kendati demikian, jumlah sukuk global yang diterbitkan baru mencapai sekitar 10% dari keseluruhan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah sekitar Rp3.000 triliun.

Sumber: Bisnis Indonesia

MENGEMBANGKAN USAHA DENGAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA iB

Bank syariah menyediakan Pembiayaan Modal Kerja iB bagi anda yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, hingga membantu pengusaha dalam membiayai penyelesaian proyek yang didapatnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja iB yang umum ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan anda: bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Sebagai contoh, seorang pengusaha jasa konstruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp.200 juta, termin II Rp.400 juta dan termin III Rp.800 juta) sehingga total nilai proyek sebesar Rp.1,4 milyar (proporsi pembayaran per termin adalah 1 : 2 : 4). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp.1 milyar rupiah, sementara ia hanya memiliki modal Rp.400 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp.600 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp.80 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp.680 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar Rp.28,3 juta (yaitu Rp.680 juta dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp.600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (musyarakah). Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp.400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

Ingin usaha anda berkembang dan semakin besar? Cobalah datang ke bank syariah, dan temukan layanan pembiayaan modal kerja iB yang akan membantu anda mewujudkan rencana pengembangan bisnis anda. Mudah dan Memahami anda.

*Sumber Tulisan : www.ojk.go.id

Sukuk Global RI Kalah Besar Dari Malaysia

Penerbitan surat utang berefek syariah atau Sukuk global oleh pemerintah ataupun perusahaan di Indonesia kalah besar dibandingkan dari Malaysia. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat mengatakan secara global penerbitan sukuk dalam 2 tahun terakhir selalu melampaui US$100 miliar, dengan total penerbitan hingga akhir 2013 sebesar US$628,08 miliar.

"Hingga saat ini, Malaysia tercatat masih mendominasi penerbitan Sukuk global sebesar 69%," katanya, Senin (14/4/2014). Sementara Indonesia (5%) berada pada urutan keempat setelah Arab Saudi (12%) dan Uni Emirat Arab (6%). Pada tahun lalu, Malaysia masih mendominasi penerbitan sukuk secara global dengan kontribusi sekitar US$433,37 miliar. Sedangkan Indonesia hanya berkontribusi US$31,40 miliar.

Pada tahun lalu, penerbitan sukuk global Nigeria berupa Sukuk negara tercatat mencapai US$70,62 juta. Sementara Oman dan Luxemburg menerbitkan Sukuk korporasi masing-masing sebesar US$130 juta dan US$20 juta. Terakhir, Inggris menyusul menerbitkan Sukuk korporasi global dengan nilai US$13,57 juta. Sedangkan pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Sukuk global senilai US$1,5 miliar.

Sumber: Bisnis Indonesia

Ilustrasi Aplikasi Pembiayaan Salam di Bank Syariah

CV Sablon Super adalah sebuah perusahaan konveksi yang khusus bergerak di bidang sablon baju. Seiring dengan datangnya Pemilu 2014, permintaan akan kaus sablon bergambar partai meningkat. Partai Sendok Garpu membutuhkan tambahan 10.000 kaus sablon untuk memenuhi kebutuhan kampanye, untuk itu Toko ini menghubungi CV sablon Super sebagai suppliernya. Partai Sendok Garpu berharap CV Sablon Super dapat mengirim barang yang diminta paling lambat dua bulan kemudian saat kampanye dimulai.

Harga kaus kampanye bergambar partai biasanya dipatok Rp 10 ribu per potong. Diketahui ongkos pembuatan setiap bajunya oleh CV Sablon Super adalah Rp 7.500 per-potongnya. Dengan demikian, CV Sablon Super memerlukan modal tambahan sebesar Rp 75 Juta (10.000 x Rp 7.500) untuk memenuhi pesanan dari Partai Sendok Garpu. CV Sablon Super terkendala oleh kurangnya modal untuk membuat kaus tambahan. CV Sablon Super dapat saja menolak order, akan tetapi peluang ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena momen Pemilu jarang terjadi. Untuk mengatasi masalah ini CV Jersey Super menghubungi Bank Syariah Perkasa.

Bank Syariah Perkasa selanjutnya bersedia membeli 10.000 potong jersey seharga Rp 9.000 per-potong, sehingga Bank Syariah Perkasa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 90 Juta rupiah kepada CV Jersey Super. Dua bulan kemudian barang tersebut siap dijual kepada Partai Sendok Garpu dengan harga pasar sebesar Rp 10 ribu/potong atau sekitar Rp 100 Juta.

Dalam hal ini, bank tidak perlu menyimpan kaus sablon tersebut secara fisik. Kaus sablon milik Bank Syariah Perkasa yang dimaksud masih ada pada CV Sablon Super. Selanjutnya setelah kaus sablon sudah jadi, CV Sablon Super langsung mengirimkannya kepada Partai Sendok Garpu, sementara Partai Sendok Garpu melakukan pembayaran atas kaus sablon ke Bank Syariah Perkasa.

Berikut skema akad salam untuk lebih jelasnya:

Notes:

• Keuntungan yang diperoleh CV Sablon Super: Rp 15 Juta (Pembiayaan Salam (Rp 90 Juta) – Ongkos Produksi (Rp 75 Juta), Profit rate 20%, didapat dari Rp 15 Juta/Rp 75 Juta.
• Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Perkasa: Rp 10 Juta (Harga Jual Pasar (Rp 100 Juta) – Pembiayaan Salam (Rp 90 Juta), Profit rate 11.115, didapat dari Rp 10 Juta/Rp 90 Juta.

Aspek-aspek Khusus Transaksi Salam
Ketentuan Salam paralel :
Salam satu (bank dengan suplier) dan Salam dua (bank dengan nasabah) terpisah
Ketentuan tentang BARANG dalam transaksi Salam :

• Harus jelas ciri-cirinya & dapat diakui sebagai hutang

• Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

Penyerahan barang :

1. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan dan disepakati
2. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
3. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
4. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia boleh memilih untuk :

• membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
• atau menunggu sampai barang tersedia

Pembatalan Kontrak

1. Boleh dilakukan asal tidak merugikan kedua pihak
2. Khusus Istishna’ berlaku :

• Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
• Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

Istilah-istilah Penting dalam Bank Syariah

• DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang didirikan dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas untuk mengawasi kegiatannya, apakah kegiatan lembaga keuangan syariah tersebut sudah sejalan dengan syariah atau belum serta mencegahnya agar tidak melanggar prinsip syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) setingkat dengan Dewan Komisaris.
• DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang bertugas menumbuhkan penerapan niai-nilai syariah dalam perekonomian terutama pada lembaga keuangan syariah seperti pada perbankan, asuransi dan reksadana.
• Riba adalah penambahan atas harta pokok pinjaman karena adanya unsur waktu. Dalam hal perbankan disebut dengan bunga.
• Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual suatu barang yang terdiri atas harga pembelian pokok barang, ongkos pembelian serta keuntungan untuk penjual. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
• Salam adalah akad pembelian barang dimana pembayaran dilakukan dimuka sedangkan penerimaan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
• Istishna adalah akad pembelian barang dimana pembayaran dilakukan pada saat kontrak ataupun diangsur sesuai kesepakatan sedangkan penerimaan barang diserahkan dikemudian hari. Yang membedakan dengan salam adalah jika salam pembayarannya dilakukan tunai maka dalam istishna pembayarannya di lakukan secara cicilan.
• Mudharabah adalah transaksi atau perjanjian antara sahibul mal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) dimana keduanya bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Sahibul mal mempunyai sejumlah uang sebagai modalnya sedangkan mudharib mengeluarkan tenaga dan pikirannya. Apabila kerjasama yang diusahakan untung, keuntungan dibagi menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian maka sahibul mal menanggung kerugian dana dan mudharib menanggung kerugian kehilangan imbalan kerja.
• Musyarakah adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pemilik dana yang lain dalam hal ini adalah bank dan pengusaha dimana keduanya mencampurkan masing-masing modal untuk membiayai suatu usaha. apabila usahanya untung, keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati dimuka dan apabila rugi maka kerugian dibagi menurut porsi modal yang telah diinvestasikan.
• Wadiah adalah akad titipan antara pemilik barang (nasabah) dengan penerima titipan (bank) untuk menjaga harta titpan dari segala kerusakan dan menjamin keamanannya. Barang yang dititipkan harus dikembalikan jika nasabah yang bersangkutan menghendaki.
• Ijarah adalah menyewakan suatu barang dengan keuntungan dari pendapatan sewa. Apabila dalam jual beli yang menjadi objeknya adalah barangnya, maka dalam sewa menyewa yang menjadi objek adalah manfaatnya.
• Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah menyewakan suatu barang dengan keuntungan dari pendapatan sewa dengan adanya opsi perpindahan kepemilikan barang pada saat tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati.
• Jualah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama menjanjikan suatu imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pihak kedua untuk pihak pertama.
• Qard adalah meminjamkan sejumlah dana kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Bank dapat menggunakan akad qard ini sebagai produk pelengkap untuk membiayai usaha mikro dalam menjalankan misi sosialnya ataupun untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan dengan segera.
• Rahn atau gadai adalah perjanjian atau transaksi dimana seseorang meminjam uang kemudian menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk menjamin atas pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan.
• Kafalah adalah perjanjian atau transaksi dimana pihak pertama bertindak sebagai penjamin atas apa yang dilakukan oleh pihak kedua selama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pihak yang menjamin berhak mendapatkan fee.
• Hawalah adalah perjanjian pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Ada 3 pihak dalam perjanjian ini, yaitu, pihak yang berutang, pihak yang memberi utang dan pihak yang menerima pemindahan.
• Wakalah adalah perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan urusannya kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam hal ini pihak yang mewakilkan berhak untuk mendapatkan fee.
• Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang yang berbeda jenis dengan penyerahan segera berdasarkan harga yang saat itu berlaku di pasar.

Islamic Banking Professional Programme Batch VII

Program IBP Program didesain agar para peserta dapat memahami lebih mendalam dan detail mengenai Perbankan Syariah, mulai dari Dasar Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, Akad-akad Syariah, Operasional Perbankan Syariah, Treasury, Manajemen Risiko, Perbankan Mikro hingga Aspek Hukum Produk Perbankan Syariah.

Kompetensi lulusan Program ini akan siap untuk menjadi praktisi Perbankan Syariah pada level manajerial ke atas, yaitu manager pembiayaan, manager pendanaan, manager pengembangan produk, legal officer, shariah compliance officer, pimpinan cabang, pimpinan divisi dengan taraf internasional.

Program ini akan dilaksanakan dalam tiga bagian, dimana pada bagian pertama dan kedua akan mempelajari masing-masing empat modul dan pada bagian ketiga adalah magang di Lembaga Keuangan Syariah.

Bagian Pertama (Modul Dasar Umum)
1. Islamic Economics and Finance
2. Islamic Banking Operation
3. Islamic Banking Financing
4. Islamic Bank Commercial Contracts

Bagian Kedua (Modul Khusus)
1. Islamic Bank Risk Management
2. Islamic Bank Treasury
3. Legal Aspects of Islamic Banking Products
4. Islamic Micro Banking

Bagian Ketiga (Magang)
1. Magang di Lembaga Keuangan Syariah

Jangka Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program ini dilaksanakan selama 5 bulan, termasuk magang di Lembaga Keuangan Syariah selama 1 bulan, Program akan dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai 10 Mei 2014 – November 2014 Pukul 08.30 – 17.45 WIB.
Tempat Pelaksanaan : IBFI Trisakti : Kantor Taman E3.3 Blok C2, Jl. DR. Ide
Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Persyaratan untuk Mengikuti Program
Kualifikasi akademis untuk mengikuti program adalah sarjana lulusan S1 dari segala bidang; atau lulusan diploma (D3) dari institusi yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan pengalaman bekerja minimal selama satu tahun.

Biaya & Fasilitas
Biaya program sebesar Rp 10.000.000. Fasilitas : modul, makan siang, tea/coffee dan perpustakaan

Segera Daftarkan diri anda.

Informasi Lengkap:
Sdr. Syafaat Muhari
Tlp : 021-5764373, HP. 0813 8378 9184
Fax: 021-5764572
Email: ibfi.trisakti@gmail.com; syafaatmuhari@ymail.com;
sulis_fitrianti@yahoo.com.
Website: ibfi-trisakti.ac.id

Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Bapak Udin adalah seorang pengusaha bisnis pengiriman barang bernama PT Langsung Antar. Berkat usaha, kerja keras dan doa, usaha Bapak Udin dalam bidang pengiriman barang berkembang cukup pesat. 

Pesatnya perkembangan bisnis Pak Udin tidak diimbangi oleh kendaraan pengantar barang yaitu truk yang sudah turun produktivitasnya karena usianya sudah tua. Apalagi pada tahun 2014 Pak Udin meyakini persaingan dalam bisnis pengiriman barang akan semakin ketat.Oleh karena itu Pak Udin bermaksud untuk membeli sebuah truk baru agar usahanya lebih produktif.  Untuk itu kebutuhan Pak Udin adalah

 

1. 1 buah Truk Toyota Dyna Tipe Konversi Angkutan Barang
2. Mempunyai mesin gardan
3. Memiliki Ban tipe LUG dan daun per tambahan

Melihat kondisi keuangan Pak Udin tidak memungkinkan jika Pak Udin membeli sebuah truk baru secara kontan. Dibutuhkan dana setidaknya 240 juta rupiah untuk membeli sebuah truk ukuran sedang, sementara dana yang dimiliki hanya 90 juta. Untuk itu Pak Udin bermaksud mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Jaya.

Pada suatu hari, berangkatlah Pak Udin menuju Bank Syariah Jaya dengan maksud untuk mengajukan pembiayaan Mesin Cetak Undangan. Setelah Bank Syariah Jaya meneliti kelengkapan dokumen yang dimiliki Pak Udin, maka Bank Syariah Jaya selanjutnya bernegosiasi mengenai pembiayaan yang akan diberikan.

Pada akhirnya, Bank Syariah Jaya sepakat untuk menggunakan akad murabahah atau akad jual-beli. Dalam akad ini Bank Syariah Jaya akan membeli satu unit truk dari dealer dengan harga tertentu. Selanjutnya Bank Syariah Jaya dan Pak Udin bernegosisasi mengenai besaran profit margin pada pembiayaan ini. Akhirnya mereka sepakat bahwa besaran profit margin adalah 15%.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Keuangan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan minimal 30% untuk kendaraan bermotor roda empat. DP yang dibayarkan oleh Pak Udin yakni sebesar 90 juta rupiah, jumlah ini lebih besar dari batas minimal pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor. Selanjutnya Bank Syariah Jaya menilai kemampuan keuangan Pak Udin dalam mencicil pembiayaan.

  

Setelah harga jual bank dikurangi DP, dan sisanya akan dilunasi secara berangsur. Dari laporan keuangan Pak Udin, diketahui bahwa dia mampu mengangsur pembiayaan hingga 10.5 juta rupiah perbulan. Dengan demikian Pak Udin akan mengangsur pembiayaan truk dari Bank Syriah Jaya ditetapkan selama 18 Bulan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Harga Barang

Harga Barang dari Pemasok      : Rp. 240.000.000

Margin Jual Beli (15%)              : Rp.   36.000.000

Harga Jual Kepada Pak Udin     : Rp. 276.000.000

Kemampuan Keuangan Pak Udin

DP yang dibayar Pak Udin       : Rp.   90.000.000

Sisa yang masih harus dibayar   : Rp. 186.000.000

Kemampuan Maksimal Bayar   : Rp.   10.500.000/bulan

Lama Periode yang ditetapkan  : 18 Bulan

Jumlah yang diangsur Pak Udin : Rp.   10.333.333/bulan

Skema pembiayaan murabahah Bank Syariah Jaya kepada Pak Udin dapat digambarkan sebagai berikut:

Notes:

• Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Hutang dalam Murabahah

• Penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tsb.  Jika nasabah menjual kembali barang tsb kepada pihak ketiga, nasabah tetap wajib membayar hutangnya kepada bank
• Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
• Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya kepada bank dan tidak boleh meminta kerugian tsb diperhitungkan.

Diskon dalam Murabahah

• Jika bank mendapatkan diskon dari suplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena diskon adalah hak nasabah
• Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam akad

Penundaan Pembayaran

• Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
• Nasabah tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad
• Dana hasil denda diperuntukan sebagai dana social

Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

• Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dijadualkan, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 
• Besar potongan terserah kebijakan & pertimbangan bank

Adapun Skema Murabahah secara umum adalah sebagai berikut:

Akad-akad yang Digunakan pada Produk Bank Syariah

Bank Syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sementara pengertian bank sendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terdiri dari produk pendanaan (Funding) dimana Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat (Surplus unit) agar menyimpan uangnya di bank syariah. Produk selanjutnya adalah produk Pembiayaan (Financing) dimana bank syariah akan menyalurkan produk yang dihimpun tadi ke masyarakat (deficit unit). Terakhir adalah produk jasa yang mana Bank Syariah dapat memperoleh keuntungan atas jasa-jasa atau transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah, maka produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus mempunyai maksud dan tujuan syariah. Dalam Fiqh Muamalah, terdapat banyak akad yang dapat diaplikasikan dalam produk-produk bank syariah. Adapun produk-produk bank syariah yang dimaksud adalah :

Sekilas Tentang Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Trisakti

Universitas Trisakti adalah salah satu universitas nasional terkemuka di bidang perbankan dan keuangan syariah. Setelah berhasil melaksanakan program pendidikan magister dan doktor di bidang keuangan syariah, Universitas Trisakti melanjutkan program dengan mendirikan satu institut khusus untuk peningkatan sumberdaya manusia professional dan praktisi di bidang perbankan dan keuangan syariah, yaitu Islamic Banking and Finance Institute (IBFI).

Saat ini dibutuhkan jembatan penghubung antara pertumbuhan pesat perbankan dan keuangan syariah dan kurangnya sumberdaya manusia dengan keahlian khusus di bidang perbankan dan keuangan syariah.

IBFI Trisakti berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan intensif, pelatihan singkat dan seminar bisnis di bidang perbankan dan keuangan syariah yang bertaraf internasional.

IBFI memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan pilihan utama di bidang perbankan dan keuangan syariah. Misi dari IBFI adalah untuk mencerahkan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Salam
Direktur Eksekutif
Dr.Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS, M.Ec

Islamic Banking Professional (IBP) Programme

Program IBP didesain agar para peserta dapat memahami lebih mendalam dan detail mengenai Perbankan Syariah, mulai dari Dasar Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, Akad-akad Syariah, Operasional Perbankan Syariah, Treasury, Manajemen Risiko, Perbankan Mikro hingga Aspek Hukum Produk Perbankan Syariah.

Kompetensi lulusan Program ini akan siap untuk menjadi praktisi Perbankan Syariah pada level manajerial ke atas, yaitu manager pembiayaan, manager pendanaan, manager pengembangan produk, legal officer, shariah compliance officer, pimpinan cabang, pimpinan divisi dengan taraf internasional.

Young Professional in Islamic Banking (YPIB) Programme

Program YPIB didesain agar para peserta yang merupakan lulusan baru S1 dapat memahami lebih mendalam dan detail mengenai Perbankan Syariah, mulai dari Dasar Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, Akad-akad Syariah, Operasional Perbankan Syariah, Perbankan Mikro hingga Aspek Hukum Produk Perbankan Syariah.

Kompetensi lulusan Program ini akan siap untuk dapat diterima bekerja sebagai seorang profesional, yaitu Account Officer, manager pembiayaan, manager pendanaan.

Program Pendidikan Bank Syariah (PBS)

Program Pendidikan Bank Syariah bertujuan untuk memberikan pendidikan bank syariah, dengan memberikan dasar-dasar ilmu bank syariah.

Kompetensi lulusan Program ini akan siap untuk menjadi praktisi Perbankan Syariah baik back office maupun front office yang mampu menjadi ujung tombak perluasan bisnis Perbankan Syariah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan Profesionalitas dari Customer service, marketing dan front-liner di cabang-cabang bank syariah.

Advanced Training for DSN’s Fatwa

Program Advanced Training for DSN’s Fatwa didesain agar para peserta dapat memahami fatwa-fatwa DSN-MUI dengan baik juga mengenai perkembangan mutakhir tentang inovasi produk perbankan dan keuangan syariah.

Kompetensi lulusan Program ini adalah menguasai fatwa-fawa DSN-MUI peserta agar dapat mengembangkan model bisnis dan merancang produk-produk Perbankan Syariah yang baru berdasarkan akad-akad yang sudah di-Fatwakan oleh DSN-MUI. Training ini adalah untuk menyiapkan manager pengembangan produk, legal officer, shariah compliance officer dan pimpinan cabang.

Perjanjian Syariah dan Implikasi Hukumnya dalam Praktek Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Program ini didesain agar para peserta dapat menjalani proses pemahaman dan pengusaan akad-akad syariah secara mendalam dan tidak secara parsial yang dapat menimbulkan kebingungan dalam menerapkannya dalam kegiatan bisnis syariah. Kami memberikan jaminan kepada peserta untuk lebih memahami akad, produk dan kontrak syariah, dapat menciptakan produk baru atau hybrid Produk yang selama ini dikeluhkan karena Perbankan Syariah tidak bisa menciptakan produk baru bila peserta mengikuti Pelatihan Level 1 sampai dengan Level 5 ini.

Kompetensi lulusan Program ini adalah para professional di bidang Legal, baik legal officer dan shariah compliace officer, manager pengembangan produk Perbankan Syariah maupun Notaris, lebih memahami berbagai jenis akad, produk, dan kontrak syariah yang semuanya didasari oleh fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.